KARYA TULIS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KONDISI INDONESIA TAHUN 2050













NAMA : RAYNA DALINTA G
NPM : 11208394
KELAS : 2EA14


UNIVERSITAS GUNADARMA
2010

KONDISI INDONESIA 2050
A. Peran Bangsa Indonesia
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa dimana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Bangsa yang berbudaya, artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptannya (Tuhan) disebut agama; bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut ekonomi; bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan sesame dan alam sekitarnya disebut sosial; bangsa yang mau berhubungan dengan kekuasaan disebut politik; bangsa yang mau hidup aman tentram dan sejahtera dalam negara disebut pertahanan dan kemananan.
Nilai-nilai perjuangan kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.
Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara- negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, eknomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Disamping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional.
B. Pemikiran Aspek Pada Tahun 2050
1. Aspek Sosial Budaya
Sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu segi social dimana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya dan segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.
Pembangunan nasional di Indonesia selama ini menghasilkan struktur social masyarakat yang cukup beragam. Sejalan dengan modernisasi dan perkembangan iptek maka fragmentasi kelompok dalam masyarakat semakin berkembang baik secara horizontal seuai dengan bidang pekerjaan dan keahlian maupun vertical sesuai dengan tingkat pekerjaan dan keahlian.
Kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan, artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masayarakat dengan serta merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relative rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik.
Kebudayaan yang ada di nusantara telah lama saling berkomunikasi dan berintegrasi dalam kesetaraan. Dalam kehidupan bernegara saat ini, dapat dikatakan bahwa kebudayaan daerah merupakan kerangka dari kehidupan social budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, perkembangan kehidupan social buday bangsa tidak akan terlepas dari perkembangan social budaya daerah.
Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi tuntunan dasar segenap sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia
Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis. Menurut arah pandang wawasan nusantara Bangsa Indonesia harus mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, social budaya, pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional dengan tujuan menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
2. Aspek Politik dan Strategi Pembangunan
Manusia dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Politik akan hidup berkembang kalau ada manusia yang menghidupkannya. Sebaliknya, manusia dapat mengisi ruang kehidupannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kalau ada teori politik yang mengaturnya.
Realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa selama 32 tahun bangsa Indonesia terkungkung di bawah rezim Orde Baru, yang mengisyaratkan bahwa kebebasan untuk membangun sebuah teori pembangunan politik mengalami banyak benturan.
Paradigma lama masih cukup dominan dalam praktek politik di tanah air, yakni politik yang berorientasi pada “artikulasi kepentingan”. Padahal bangsa Indonesia mempunyai ideology Pancasila yang bisa dijadikan landasan berpolitik. Dengan menampilkan data dan informasi di seputar hasil pemilu dan bagaimana perilaku para pemilih dan elite politik yang tampil ke permukaan.
Elite politik di negeri ini masih mengandalkan kekuasaan dalam semua sepak terjang politiknya. Sementara pertimbangan lain, seperti moral, etika dan juga ilmu pengetahuan kurang begitu diperhatikan. Ketimpangan ini dapat membahayakan praksis politik yang bakal dijalankan dan dipraktekkan. Maka yang selalu menjadi korban dari model perpolitikkan semacam ini adalah rakyat.
Politik yang dijalankan harus dilandasi oleh ideology politik yang jelas. Ideology adalah sebuah orientasi kemana politik hendak dibawa. Ini harus menjadi basis dari partai politik dan elite partai politik yang mengemban aktivitas politik. Jika politik dimaknai sebagai kesanggupan seorang atau kelompok untuk menggapai tujuannya dalam menghadapi lawan politiknya, maka yang pertama-tama harus jelas adalah apakah partai politik yang diemban oleh para elite politik sungguh memiliki ideology politik.
Perbedaan signifikan praktek politik di Indonesia dari satu periode ke periode yang lain. Pola itu muncul karena tidak ada landasan ideology yang baku dapat dijadikan dasar bagi setiap elite politik dan partai politik dalam berpolitik. Melainkan hanya bersifat pragmatis, yakni berdasarkan pengalaman empiric dari setiap elite yang berkuasa. Akibatnya, setiap elite politik bebas menentukan bangunan politik yang sedang diperjuangkannya. Realitas praktek politik seperti ini terlihat jelas dari orientasi politik yang dibangun dari satu periode kekuasaan ke periode yang lain.
3. Aspek pada ekonomi
Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberi corak dan warna terhadap kehidupan perekonomian dari negara itu. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Di sisi lain, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian penuh oleh pemerintah, kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Kini tidak ada lagi sistem perekonomian liberal murni dan atau sistem perekonomian sosialis murni karena keduanya sudah saling dilengkapi dengan beberapa modifikasi di dalamnya.
Pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global.
Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Konflik horizontal mudah meletup dan seolah enggan selesai. Para pemompin nasional maupun daerah seolah kehilangan pegangan dan sulit dijadikan panutan, karena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terjadi dimana-mana. Kekerasan masih pula berkeliaran dan terasakan diseluruh sudut bangsa.
Inflasi yang bergerak begitu cepat, suku bunga yang tinggi dan keadaan perbankan yang kurang mendukung, tanggungan hutang yang besar dan cadangan devisa yang terbatas. Kondisi seperti itu menghendaki reformasi ekonomi melalui kebijaksanaan Pemerintah, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.
4. Aspek Pada Pertahanan dan Keamanan
Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan memprtahankan kedaulatan negara. Dengan kata lain adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta, dalam mana seluruh potensi dan kekuatan ideology, politik, ekonomi, social budaya, militer, dan kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terigentrasi dan terkoordinasi, untuk menjamin kelangsungan sistem keamanan nasional.
Konsepsi pembangunan kekuatan hankam perlu mengacu kepada konsep wawasan nusantara, dimana hankam diarahkan kepada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan NKRI.
Hakekat ancaman akan mempengaruhi kebijaksanaan dan strategi pembangunan kekuatan hankam. Kekeliruan dalam merumuskan hakekat ancaman akan mengakibatkan postur kekuatan hankam yang kurang efektif dalam menghadapi berbagai gejolak dalam negeri, bahkan tidak akan mampu untuk melalukan perang konvensional.
Di era globalisasi saat ini banyak sekali yang mengundang campur tangan asing, dengan alasan menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegakkan hukum dan lingkungan hidup, dibalik kepentingan sosial. Situasi ini terjadi karena unsur-unsur utama kekuatan hankam dan komponen bangsa yang lain tidak mampu mengatasai permasalahan dalam negeri. Geopolitik yang berubah kea rah geoekonomi mengandung implikasi semakin canggihnya upaya diplomasi guna mencapai tujuan politik dan ekonomi.
5. Aspek Pada Ideologi
Ideology bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideology bangsa dan negara Republik Indonesia.
Pancasila merupakan ideology nasional, dasar negara, sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan ideology maka diperlukan aplikasi nyata Pancasila secara murni dan konsekuen baik objektif maupun subjektif.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal utuh dan bangga terhadapa bangsa dan negara.